KONAWE, Issultra.com – Dalam rangka penyerahan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konawe Tahun Anggaran 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna Gedung H. Abd. Samad. pada Jumat (10/4/2026),
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM didampingi Wakil Ketua Nuryadin Tombili, ST serta dihadiri sejumlah anggota DPRD. Dari pihak pemerintah daerah, Bupati Konawe diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH.
Turut hadir Sekretaris DPRD Konawe Dr. Sumanti, S.Sos, M.AP, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Konawe mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah daerah yang dinilai berhasil, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 12,28 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif atas kinerja pembangunan daerah.
Dalam bidang pemerintahan, DPRD merekomendasikan optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pengisian jabatan struktural berbasis kompetensi, kualifikasi, dan integritas.
Pada sektor pembangunan, DPRD mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan sarana pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan sistem irigasi guna menunjang produktivitas pertanian dan perkebunan.
Sementara di bidang kesehatan, DPRD menyoroti pentingnya pemerataan distribusi tenaga medis agar tidak terpusat di satu fasilitas layanan kesehatan. Adapun dalam sektor keuangan, DPRD meminta pemerintah daerah memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Konawe tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai instruksi kerja dan bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” ujar Dedi.
Di kesempatan yang sama, Bupati Konawe Yusran Akbar melalui Sekda Ferdinand menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan LKPJ yang dinilai mencerminkan fungsi pengawasan legislatif berjalan optimal.
“Hasil pembahasan ini menjadi bukti nyata peran DPRD dalam mengawal program pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah menerima rekomendasi ini dengan penuh tanggung jawab dan akan menindaklanjutinya secara terukur,” tambahnya.
Menutup penyampaian, Sekda menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan.(*)
Laporan: Redaksi
